Author: Multono Purwanto

Bupati Kutai Barat, menyerahkan tumpeng kepada Ketua TP-PKK Kutai Barat, akhiri peringatan Harganas. Foto: Lilis (Dinkominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengikuti puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-28 tahun 2021, secara virtual dari BKKBN. Kegiatan Peringatan Harganas tersebut dihadiri Bupati Kutai Barat, didampingi Ketua TP-PKK Kutai Barat Yayuk Sri Rahayu, Asisten I dan II Setdakab Kutai Barat, Plt. Kadis BP2KBP3A Ritawati Sinaga, Ketua Dharma Wanita  dan perwakilan Polres Kutai Barat beserta para kepala Perangkat Daerah. Di Balai Agung Aji Tullur Jejangkat (ATJ). Selasa (29/6) pagi.

Bupati Kutai Barat FX Yapan mengatakan, peringatan hari keluarga ini menghimbau kepada seluruh masyarakat agar mengikuti pola hidup bersih dan sehat (PHBS) terutama masih dalam situasi Pandemi Corona Virus Diseace (Covid-19) keluarga adalah selaku peran penting didalamnya. “Selain mengatasi Covid 19, keluarga merupakan hal penting dalam mencegah stunting,” tuturnya usai kegiatan peringatan Harganas yang diakhiri dengan pemotongan tumpeng bersama Ketua Ketua TP-PKK Kutai Barat.

Keluarga  dapat membina dan mendidik anak-anak dengan membiasakan PHBS. Selain itu pula bisa mendidik anak agar memiliki daya saing, cerdas, sehat untuk mewujudkan  masa depan bangsa dan negara terutama  juga daerah Kabupaten  Kutai Barat khususnya. “Karena anak-anak perlu dibina, dibimbing dan dilatih karena anak akan mengikuti perilaku orangtuanya, selain itu dapat menjaga anak dalam pergaulannya baik dirumah maupun diluar rumah, karena situasi pandemi yang masih belum kunjung usai,” terang Bupati menambahkan.

Dijelaskan Bupati lebih lanjut bahwa, “semua dimulai dari keluarga, keluargalah yang memiliki peranan penting untuk membantu program pemerintah. Jadi seluruh masyarakat, khususnya keluarga-keluarag di Kutai Barat untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam menanggani kasus stunting bagi anak-anak kita bersama,” tegas Bupati.

Sementara menurut Ketua TP-PKK Yayuk Sri Rahayu menjelaskan, bahwa program PKK juga menangani kasus stunting di Kutai Barat telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang apa itu stunting ditiap sekolah, paud khusunya dan dilingkungan kader-kader PKK di Kampung. “Saya harapkan dengan tema harganas pada hari ini ‘Keluarga Keren, Keluarga yang cegah stunting” dapat bersama-sama mencegah stunting terutama untuk Kutai Barat yang tercinta ini,” pungkas Ketua TP-PKK Kutai Barat.

Penulis: Lilis, Editor: Hermanto

Kegiatan apel awali kegiatan penataran kelompok sadar (Kader) bela negara. Foto: Lilis (Dinkominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Dalam rangka membangun watak generasi muda, Komando Distrik Militer (Kodim) 0912 Kutai Barat menggelar apel penataran Kelompok Sadar (Kader) Bela Negara, di Lapangan Makodim 0912/KBR Jalan Gajah Mada, Kecamatan Barong Tongkok.  Senin (28/6).

Upacara tersebut diikuti Komando Rayon Militer (Koramil) Se-Kutai Barat, Perwakilan Polres Kutai Barat Kepala Satuan (Kasat) Pembinaan Masyarakat (Binmas), Wakil Kepala Sekolah yang terdiri MAN Melak, SMKN 2 Sendawar dan SMAN Linggang Bigung dengan peserta apel sebanyak kurang lebih 70 personil.

Dalam amanat Komandan Kodim 0912/KBR Letkol Inf Anang Sofyan Effendy menuturkan, bahwa pada hari ini melaksanakan upacara penataran kader bela negara dalam rangka membangun watak generasi muda agar memiliki rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan generasi penerus yang mengerti, menghayati dan menunaikan kewajibannya dalam upaya bela negara.

“Dan bukan hanya itu, giat ini juga bertujuan membangun rasa setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara yang baik secara pisikis maupun fisik,” ungkap Lektol Inf Anang SE.

Disebutkannya lebih lanjut, bahwa kegiatan pada hari ini, diikuti oleh pelajar setingkat SLTA di wilayah Kodam VI/Mlw tahun 2021, selain kegiatan apel juga mengikuti materi, diskusi  dan praktek seperti keterampilan bela negara yakni melalui outbound peraturan baris-berbaris, caraka malam dan api unggun.

“Kita melihat perkembangan arus globalisasi saat ini menimbulkan pengaruh budaya negatif yang dapat menimbulkan berbagai bentuk ancaman yang semakin kompleks dan sulit diprediksi, seperti bahaya narkoba, pergaulan seks bebas, pengaruh paham radikalisme, pengaruh budaya negatif yang berasal dari luar, membuat semakin lunturnya nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Maka perlu adanya upaya menumbuhkan nilai-nilai cinta tanah air, setia kepada pancasila, semangat pantang menyerah dan gigih dalam meraih cita-cita,” bebernya.

Kegiatan penataran ini, membentuk dan membina generasi muda agar memiliki kepribadian berakhlak mulia, disiplin terampil dan berjiwa ksatria dan cinta tanah air. “Sesuai dengan tema kegiatan penataran kali ini yaitu wujudkan pembinaan teritorial TNI angkatan darat yang adaptif, melalui Penataran kader bela negara guna membentuk generasi muda yang tangguh dan berkarakter,” pungkasnya.

Penulis: Raynaldi, Editor: Hermanto

(Kanan) Wakil Bupati Kutai Barat, menunjukan dokumen Nota Pengantar RPJMD 2021-2024. Foto: Raynaldi (Dinkominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Barat selenggarakan rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar RPJMD dan Pengesahan Pansus RPJMD 2021-2024, dan selaku eksekutif Wakil Bupati Kutai Barat ikuti secara virtual di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kutai Barat. Selasa, (22/6).

Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan mengatakan, saat menyampaikan nota Pengantar RPJMD 2021-2024, sebagaimana diketahui hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar, yaitu adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dan DPRD yang menjalankan fungsi legislative, kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan (check and balance) yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD.

“Nota Pengantar Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 adalah ringkasan dari dokumen rancangan awal RPJMD Kutai Barat Tahun 2021-2026, yang merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi untuk memberikan data dan informasi terhadap rencana dan program pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang,” jelasnya

Lebih lanjut dijelaskannya, Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, yang memuat kebijakan pemerintah daerah yang merupakan kerangka perencanaan pembangunan daerah untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam mewujudkan pembangunan.

Arah kebijakan selanjutnya disesuaikan  dengan masa RPJMD 2021-2026, yaitu Kebijakan pada tahun 2022 s.d tahun 2024, lebih diarahkan ke pemulihan/recovery ekonomi setelah melewati masa-masa sulit akibat pandemic covid-19 yang sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat secara umum.

“Terjadi percepatan dan penuntasan program-program prioritas pembangunan, dimana pada tahun 2024 adalah masa berakhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bupati Periode 2021-2024. Untuk tahun 2025 s.d 2026, kebijakan pembangunan dititik beratkan pada peningkatan dan pemerataan kualitas SumberDaya Manusia, Infrastruktur dan nilai tambah Produk Ekonomi Lokal dalam rangka mewujudkan Kutai Barat yang adil, mandiri dan sejahtera berlandaskan ekonomi kerakyatan,”tegasnya menambahkan.

“Nota Pengantar Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026, yang tidak terpisahkan dari dokumen rancangan awal, dan selanjutnya akan diserahkan kepada Dewan yang terhormat untuk dibahas dan pada akhirnya akan menghasilkan rekomendasi DPRD untuk perbaikan dan penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026,”pungkasnya.

Penulis: Raynaldi, Editor: Hermanto

(Kanan berdiri) Wakil Bupati Kutai Barat, saat ikuti Paripurna secara virtual. Foto: Raynaldi (Dinkominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Pemerintah Kutai Barat melaksanakan rapat paripurna Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi Tentang Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Disampaikan pada rapat Paripurna III Masa Sidang II Tahun 2021, dari ruang Eksekutif Kantor Bupati Kutai Barat. Selasa,(22/06)

Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan menyampaikan jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi tentang Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Terima kasih dan apresiasi kepada fraksi-fraksi di DPRD, yang dapat memahami permasalahan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintahan dan pembangunan di Kutai Barat ini.

“Berkaitan dengan catatan laporan penyesuaian APBD, untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 yang berisi laporan kinerja bidang kesehatan, dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan ekonomi kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19,” jelasnya.

Pemerintah Kutai Barat sudah menyampaikan laporan sebagaimana tersebut diatas kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, dan Laporan Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut Wakil Bupati Kutai Barat menjelaskan, beberapa hal sehubungan dengan peningkatan pendapatan asli daerah, dalam upaya menuju kemandirian keuangan daerah maka bersama ini Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber wajib pajak dan retribusi dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Terkait menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2020 disebabkan karena menurunnya aktifitas ekonomi global akibat adanya pandemi Covid-19 dan adanya refocussing anggaran pusat terkait pendapatan transfer.

“Target fisik sebesar 95,00%, dengan Realisasi Fisik sebesar 72,40%, Terkait dengan terjadinya SILPA pada Tahun Anggaran 2020 disebabkan adanya program/kegiatan yang tidak 100% tercapai misalnya Dana Itensif Daerah (DID), adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran, adanya anggaran yang tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat dialihkan unatuk program lainnya seperti DBH-DR, yang jumlahnya cukup besar,”tegas Wakil Bupati menambahkan.

Demikianlah Jawaban Pemerintah atas Pemandangan umum Fraksi Dewan Perwakilan Daerah Kutai Barat terhadap Nota Penjelasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Daerah sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tulus atas perhatian dan dukungan dari Dewan Yang Terhormat kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan sampai saat ini.

“Kerjasama yang positif selama ini dapat terus berjalan dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama yaitu mewujudkan Kutai Barat yang masyarakat sejahtera, cerdas, sehat dan produktif berbasiskan ekonomi kerakyatan dapat terwujud,” pungkasnya.

Penulis: Raynaldi, Editor: Hermanto

(Dua dari Kanan) Sekdakab Kutai Barat, saat membuka kegiatan Hybrid (Gabungan) Pembinaan dan Advokasi PBJ. Foto: Welin (Dinkominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Berupaya mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas, maka diperlukan SDM yang memiliki pemahaman yang komprehensif dan kompeten dalam mengenani Pengadaan Barang Dan Jasa. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kutai Barat melaksanakan kegiatan Hybrid (Gabungan) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang dapat menunjang pendidikan dan pelatihan bagi pelaku pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kutai Barat tersebut, hadir sebagai Narasumber dan selaku Fasilitator Kompetensi level 2 dan 3 Pengadaan Barang/Jasa Mudjisantosa, Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Kasman, Pejabat Fungsional Pengadaan/Jasa Ahli Muda Bagian Barang Dan Jasa Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang Rangga D. Utama, Kepala dan peserta dari perangkat daerah. di ruang rapat Setdakab Kutai Barat. Kamis (01/7).

Sekdakab Kutai Barat Ayonius menyampaikan, merujuk pada peningkatan kualitas SDM Kutai Barat, kegiatan hari ini merupakan upaya untuk mengimplementasikan apa yang diamanahkan peraturan perundang-undangan seperti; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kuangan Daerah.

“Kepada seluruh perserta yang mengikuti kegiatan ini baik yang secara daring, dapat sungguh-sungguh dan menfaatkan forum ini secara optimal dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas diri sehingga ilmu dan pengetahuan dapat diimplementasikan secara tepat ditempat kerjanya masing-masing,” pesan Sekdakab Kutai Barat.

Kepada bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kutai Barat, melalui kegiatan ini nantinya output dan outcome dapat memberikan kontribusi nyata dan dapat dilakukan pendampingan secara intensif kemasing-masing perangkat daerah sehingga kendala atau hambatan dapat segera teratasi dengan baik.

“Kepada masing-masing Perangkat Daerah agar ketentuan pengadaan barang dan jasa dapat dipedomani dengan baik. Kemudian kegiatan ini dapat meningkatkan sinergitas yang baik dan Inspektorat dapat memberikan pembinaan dan pelatihan kepada perangkat daerah agar pengawasan secara internal dapat maksimal ditiap pelaksanaan kegiatan,” pungkasnya berharap.

Penulis: Lilis, Editor: Hermanto

Bupati Kutai Barat, saat ikuti peringatan Hari Bhayangkara Ke-75 di Mapolres Kutai Barat. Foto: Lilis (Dinkominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Peringatan hari Bhayangkara ke-75 secara virtual, yang dipimpin Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dari instana negara, dalam intruksinya seluruh daerah untuk berupaya maksimal dalam penanganan, mengurangi dampak pandemi Corona Virus Diseace (Covid-19) dan peningkatan ekonomi. Pemerintah Kutai Barat hadiri Bupati Kutai Barat didampingi Wakil Ketua DPRD Kutai Barat, Dandim 0912/KBR, Perwakilan Kejaksaan Negeri,  Pengadilan Negeri, Ketua KPUD Kutai Barat dan Kepala Perwakilan TNI AU, di ruang Vicon Mapolres Kutai Barat. Kamis (01/06).

Terkait penanganan Pandemi Covid-19, Bupati Kutai Barat FX Yapan mengatakan, bahwa Pemerintah Kutai Barat telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik Protokol Kesehatan (Prokes) yakni memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menerapkan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS). Namun juga terus bersinergi dengan stakeholder dalam penanganan dan penanggulangan pandemi covid-19 disemua sektor.

“Saya ucapkan terimakasih kepada TNI/Polri beserta elemen yang terlibat yang telah membantu dalam penanganan covid 19 ini,” ujarnya.

Dikatakannya lebih lanjut bahwa telah melakukan  koordinasi secara instensif dengan Kepala Adat serta Kepala Kampung dalam upaya penanggulangan pandemi selain memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat juga pembatasan kegiatan sosial budaya yang dapat mengumpulkan banyak orang.

“Pelan-pelan memberikan kesadaran kepada warga supaya bisa disiplin. Karena pandemi ini tergantung dari disiplin masyarakatnya terutama keluarga. Dan kepada perusahaan agar dapat menyediakan tempat isolasi sendiri apabila ada karyawan yang terpapar,” jelasnya mengimbau.

Ditambahkan Bupati Kutai Barat, mulai dari keluarga hingga masyarakat agar memiliki kesadaran tinggi untuk dapat membantu pemerintah selain menjaga anak-anak dan keluarganya untuk disiplin dalam protokol kesehatan. Juga katif menyukseskan pelaksanaan vaksinasi yang merupakan program dari Pemerintah.

“Mari kita saling bergandeng-tangan, bahu-membahu mengatasi Pandemi Covid-19 ini. Terutama kesadaran masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam menjaga diri dan keluarganya,” tuturnya mengingatkan.

Kepala Kepolisian Resor (Polres) Kutai Barat AKBP Irwan Yuli Prasetyo menjelaskan, bahwa dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke 75 ini, Polres Kutai Barat telah bersinergi dan bekerjasama baik dengan Pemerintah Kutai Barat, Kodim 0912/KBR, dan masyarakat untuk bersama-sama menekan kasus covid 19 di Wilayah Kutai Barat.

Dalam rangka peringatan hari Bhayangkara ini Polres Kutai Barat telah melaksanakan rangkaian kegiatan bhakti sosial kesehatan yakni; Sunat massal, vaksininasi, bagi sembako dan donor darah. “Pada hari ini puncaknya yakni mengikuti upacara secara virtual dan mengadakan syukuran bersama,”jelasnya.

“Kepada warga masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, jangan menunggu kasus covid-19 meledak dahulu, baru terbuka dan sadar akan bahaya pandemi ini,”pungkasnya.

Penulis: Lilis, Editor: Hermanto

Prosesi Sertijab. Polres Kutai Barat. Foto: Hms Polres Kutai Barat

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Kepala Kepolisian Resor (Polres) Kutai Barat pimpin serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Satuan Resor Kriminal (Kasatreskrim), Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Bentian Besar dan Kapolsek Kecamatan Damai, di Aula Mapolres Kutai Barat. Minggu (13/6)

Turut hadiri Wakapolres Kutai Barat Kompol I Nyoman Wijana, seluruh perwira dan para Kapolsek se-Kutai Barat dan Mahakam Ulu (Mahulu), Ketua Bahayangkari Polres Kutai Barat dan anggota, serta personel Polres Kutai Barat.

Kegiatan Sartijab tersebut adalah Kasat Reskrim Polres Kutai Barat dari AKP Iswanto digantikan Iptu Made Suryanatta yang sebelumnya merupakan Kapolsek Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan AKP Iswanto menjabat sebagai Wakasat Narkoba Mapolresta Samarinda.

Sementara Kapolsek Bentian Besar AKP Djoko Purwanto digantikan oleh Iptu Andreas TP, sebelumnya merupakan Kasubbag Humas Polres. Dan AKP Djoko Purwanto dengan jabatan baru sebagai Kasubbagpullahjianta Bagdalops Roops Polda Kaltim.

Sedangkan Kapolsek Damai Iptu Frans Taruk Lallo digantikan oleh Iptu Sunarto yang sebelumnya merupakan  KBO Satsabhara Polres Kutai Barat. Dan Iptu Frans TL menjabat sebagai Kasubbagbinops Bagops Polres Kutai Barat.

Kapolres Kutai Barat AKBP Irwan Yuli Prasetyo SIK menjelaskan, pergeseran jabatan merupakan hal lumrah dan rutin untuk penyegaran dalam organisasi Polri. Hal itu berdasarkan Surat Telegram Kapolda Kaltim Nomor: KEP/353/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur (Kaltim).

“Untuk Kasatreskrim memang sudah lama masa mengabdi hampir dua tahun di Mapolres Kutai Barat. Kemudian Kapolsek Bentian Besar meningkatkan karir, dan Kapolsek Damai sudah mendekati masa purna tugas,” bebernya kepada wartawan, usai acara sertijab.

Kapolres menekankan kepada pejabat baru yang menggantikan posisi jabatan tersebut, agar dapat segera menyesuaikan diri. Terutama Kapolsek agar bisa membantu dalam penekanan angka lonjakan paparan Corona Virus Diseace ( Covid-19) di Kabupaten Kutai Barat. Sedangkan Satreskrim harus bisa menekan angka kriminalitas di Kutai Barat  dan Mahulu.

“Kepada pejabat lama, atas nama keluarga besar Polres Kutai Barat, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi tiada terhingga. Atas pengabdian kepada masyarakat, serta kinerja dan dedikasi yang tinggi. Semoga ditempat baru  bekerja lebih baik dan profesional dalam menjalankan tugas, memelihara kambtibmas,” pungkasnya.

Penulis: Lilis, Editor: Hermanto

(Dua dari kanan) Wakil Bupati Kutai Barat, saat membuka kegiatan konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kutai Barat. Foto: Raynaldi (Dinkominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Pemerintah Kutai Barat menyelenggarakan Konsultasi publik penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 yang dipimpin dan dibuka oleh Wakil Bupati Kutai Barat. Berlangsung di Kantor BP3D Kutai Barat. Kamis (10/06)

Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini selain bertujuan untuk menjaring aspirasi para pemangku kepentingan, juga untuk memetakan isu-isu strategis dan sasaran program pembangunan  prioritas,  untuk pembangunan Kutai Barat dalam 5 tahun kedepan yang dituangkan dalam rancangan awal RPJMD tahun 2021-2026.

Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan mengatakan,  RPJMD Kutai Barat merupakan amanah beberapa peraturan perundang-undangan yang harus disusun oleh Kepala Daerah terpilih, paling lambat 6 bulan setelah terpilih dan rancangan awal RPJMD 2021-2026 harus dilakukan konsultasi publik.

“Selaku Wakil Kepala Daerah mengharapkan peran aktif dari saudara-saudari sekalian untuk dapat memberikan masukan dan saran-saran perbaikan, maupun ide dan gagasan yang mampu memberikan solusi atau pemecahan masalah dan isu strategis didaerah,” tuturnya

“Kegiatan forum konsultasi publik inilah, sebagai media agar setiap aspek dari rancangan awal RPJMD ini nantinya diperoleh masukan, saran untuk penyempurnaan sehingga dokumen ini mampu mengakomodir semua kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu lima tahun kedepan,” pungkasnya

Penulis: Raynaldi, Editor: Hermanto

(Kiri) Bupati Kutai Barat, saat memberikan arahan dan membuka rakor. Foto: Andreas (Dinkominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Untuk mewujudkan desa/kampung mandiri memang tidak semudah membalik telapak tangan tapi dibutuhkan sebuah proses dan perjuangan yang dimulai dari proses perencanaan dan tata kelola desa yang baik. Pemerintah Kutai Barat terus berupaya mewujudkan hal tersebut melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kampung (DPMPK) dengan mengadakan rapat koordinasi Kepala Desa/Kampung dan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Se-Kutai Barat tahun 2021 khususnya pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK).

Kegiatan rakor yang dibuka secara resmi oleh Bupati Kutai Barat, didampingi Wakil Bupati Kutai Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, dan Kepala perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kutai Barat, diikuti 190 kepala kampung, Ketua Badan Permusyawaratan Kampung, tenaga ahli 4 kelurahan dan 16 kecamatan di Kabupaten Kutai Barat, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Semua peserta wajibkan melakukan rapid test antigen. Berlangsung di  Auditorium Aji Tullur Jejangkat Setdakab Kutai Barat. Rabu (9/6)

Saat menyampaikan arahan dan membuka kegiatan rakor, Bupati Kutai Barat FX Yapan mengatakan, Aparat Kampung baik Petinggi, BPK maupun Pengurus Adat;  selain harus bekerja sesuai tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi), juga selalu mempedomani ketentuan dan aturan yang berlaku agar tidak bermasalah dengan hukum. Dan setiap tahun pemerintah Kutai Barat akan selalu mengevaluasi kinerja para petinggi dan BPK terutama tentang alokasi dana kampung yang dipergunakan untuk apa saja dan harus pertanggung jawabankan.

Lebih lanjut menurut Bupati, untuk mewujudkan desa mandiri memang tidak semudah membalik telapak tangan atau mengedipkan mata tapi dibutuhkan sebuah proses dan perjuangan dalam membangun desa  mulai dari proses perencanaan dan tata kelola yang baik. “Fokus pembangunan desa/kampung tentu saja harus dipertimbangkan dan dianalisa dengan matang yang lebih mengarah kebutuhan yang mendesak atau vital bagi masyarakat banyak,” pesannya.

“Kepada kepala desa/kampung yang ada, untuk lebih memperhatikan detail-detail data yang ada didesa seperti; berapa kilometer jalan yang sudah atau belum diaspal;  berapa banyak siswa dan guru di sekolah dan data lainnya. Karena detail data tersebut penting bagi pemerintah kampung untuk membuat perencanaan pembangunan desa. Kemudian para petinggi mengajak seluruh masyarakat untuk bergotong royong dalam membersihkan dan menjaga kebersihan kampung minimal 1 kali dalam sebulan,” pesannya mengingatkan.

Sementara menurut Kepala DPMK Kutai Barat Faustinus Syaidirahman mengatakan, tujuan rapat koordinasi ini untuk menyamakan persepsi tentang dana ADK dan ADD, baik dalam penyaluran, penggunaan dalam mensejahterakan masyarakat dan mengevaluasi penggunaan dana dan pembangunan yang ada di Kampung, sehingga anggaran yang diluncurkan baik dari anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat tepat sasaran dan tidak bermasalah dengan hukum.

Bagi desa/kampung yang berprestasi tentu akan mendapatkan penghargaan. Untuk Kutai Barat Kampung Penawai mendapat penghargaan dari pemerintah Provinsi; juara 3 dalam perlombaan desa tahun 2019 dan mendapatkan bantuan khusus dari pemerintah provinsi sebesar 100 juta rupiah untuk pembangunan desa. “Apresiasi kepada kampung linggang Amer yang telah naik secara signifikan karena naik 2 tingkat dari kampung berkembang, menjadi kampung mandiri tanpa melalui tingkatan kampung maju, semoga ini bisa menjadi inspirasi para petinggi kampung lain untuk bisa membawa kampungnya menjadi kampung mandiri,”pungkasnya.

Penulis: Andreas, Editor: Hermanto

Kegiatan rapat koordinasi Pemerintah Kutai Barat dengan perusahaan. Foto : Dhea (Dinkominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Optimalisasi peran Corporate Social Resposibility  (CSR) agar dapat memberikan kontribusi langsung kepada lingkungan dan masyarakat disekitar perusahaan. Pemerintahan Kutai Barat secara intensif melakukan koordinasi dengan pihak pemegang ijin usaha; Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan. Rapat yang dipimpin Sekretaris daerah Kabupaten (Sekdakab) Kutai Barat didampingi Plt Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan SDA Setdakab Kutai Barat, dengan beberapa perwakilan dari Perusahaan yang wilayah kerjanya di Kabupaten Kutai Barat. Berlangsung di Balai Aji Tulur Jejangkat Stdakab Kutai Barat. Selasa (08/6).

Berbagai permasalahan daerah dapat menjadi perhatian penting dari CSR ditiap perusahaan selain membina hubungan baik antara pihak internal dan eksternal perusahaan.  Melalui sinergitas yang baik dengan pemerintah daerah bekerjasama untuk melihat permasalahan dimasyarakat akan memberikan manfaat yang luas bagi pembangunan daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kutai Barat Ayonius menjelaskan, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah badan usaha, koperasi, dan perseorangan selain untuk mengembangkan usaha yang berorientasi bisnis dan profit. Tentu pihak perusahaan juga harus menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah kerjanya.

Selanjutnya, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai rencana program kegiatan dari CSR harus dikonsultasikan dengan pemerintah Kabupaten Kutai Barat, agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

“Seperti; sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional dan daerah, karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat,” jelasnya.

“Pihak pemegang Ijin Usaha Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan terus memberikan perhatian kepada para petani yang didukung dengan pengalokasian anggaran dana pembangunan sektor pertanian yang memadai, maupun rangsangan lain yang dapat memacu usaha pertanian di daerah ini, agar makin bergairah lagi,” pungkas Sekdakab berharap.

Kepala Dinas Pertanian Kutai Barat Petrus menerangkan, dari sektor pertanian memiliki permasalahan yang dihadapi seperti: Areal lahan pertanian makin menurun akibat alih fungsi lahan; masih minimnya SDM disektor pertanian dan rendahnya nilai tambah dari daya saing pengolahan hasil produk tanaman pangan perternakan.

Hal ini memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan misi meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan lokal secara berkelanjutan.

Bidang Pertanian memiliki konsep pengembangan kawasan melalui pendekatan kawasan (kluster) digunakan untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan memperpanjang rantai pasok, diantaranya kluster karet yang berada di Kecamatan Linggang Bigung, Barong Tongkok, Damai, dan Sekolaq Darat, kemudian kluster sapi pedaging berada di Kecamatan Siluq Ngurai, Muara Lawa dan Melak. “Pembangunan bidang pertanian menjadi peluang yang berdampak signifikan terhadap ekonomi kerakyatan yang harusnya menjadi perhatian perusahaan melalui kegiatan CSRnya,” harapnya.

Terkait Permasalahan Sampah, menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ali Sadikin menyampaikan, Volume sampah yang masuk TPA tahun 2020 sebanyak 9.259,6 ton per tahun dengan asumsi 1 truck sampah mengangkut 1,7 ton atau 15 ret per hari masuk TPA dengan alat angkut yang beroperasi sebanyak 7 unit per hari (2 ret setiap truck).

“Permasalahan yang dihadapi saat ini ialah kondisi alat angkut yang sudah tua sering mengalami kerusakan, dan akses jalan menuju TPA masih perlu ditingkatkan. Diharapkan ada upaya  dari pihak perusahaan dan perbankan melalui CSRnya untuk dapat berkontribusi nyata untuk meminimalisir persoalan sampah di Kutai Barat,” harap Kadis Lingkungan Hidup Kutai Barat.

Penulis : Dhea, Editor: Hermanto